Categories
News

Pelonggaran Harus Berbasis Data dan Fakta Riil

Kalangan pemerintah kabupaten/
kota, termasuk di wilayah Soloraya,
mulai melonggarkan pembatasan
kegiatan masyarakat meski
pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat atau PPKM skala mikro
diperpanjang hingga 22 Maret 2021.
Pemerintah Kabupaten Boyolali
membolehkan penyelenggaraan
hajatan asalkan dengan model
banyu mili sekaligus membolehkan
pentas kesenian dengan
pembatasan ketat dan penerapan
protokol kesehatan.
Pemerintah Kota Solo berencana
membolehkan pengelola bioskop
membuka layanan dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan dan
pembatasan jumlah pengunjung.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
telah lebih dulu melonggarkan
sektor pariwisata, hajatan, hiburan,
dan perdagangan.
Kondisi faktual memang
menunjukkan masyarakat
membutuhkan pelonggaran itu.
Ada banyak elemen masyarakat
yang kian merasakan beban

berat perekonomian akibat aneka
pembatasan kegiatan sosial yang
diterapkan pemerintah daerah.
Di kawasan Soloraya hanya
Pemerintah Kabupaten Wonogiri
yang tetap membelakukan
pembatasan kegiatan sosial secara
ketat, tanpa pelonggaran. Tempat
wisata belum boleh dibuka. Hajatan
belum boleh diselenggarakan.

Kawasan ruang publik seperti alun-
alun tetap ditutup.

Penyelenggaraan pentas seni atau
hiburan yang mengundang banyak
orang masih dilarang. Aneka tempat
wisata yang dikelola swasta, badan
usaha milik desa, dan yang dikelola
Pemerintah Kabupaten Wonogiri
hingga pekan ini belum boleh
dibuka.
Para pedagang kaki lima belum
boleh berjualan di area publik yang
mudah memancing kerumunan,
seperti alun-alun di kawasan ibu
kota Kabupaten Wonogiri. Kebijakan
pembatasan ketat yang masih
diberlakukan di Kabupaten Wonogiri
itu pada pekan ini mengundang rasa

iri dari banyak kalangan warga di
kabupaten ini.
Mereka iri karena di daerah
lain pedagang kaki lima boleh
berjualan di ruang publik, tempat
wisata boleh dibuka, hajatan
boleh diselenggarakan walau tetap
dengan pembatasan, pentas seni di
hajatan juga boleh diselenggarakan
walau dengan pembatasan pula.
Pelonggaran yang diterapkan
hendaknya berbasis data dan fakat
riil, yakni data dan fakta penurunan
kasus Covid-19, persebaran
Covid-19 semakin terkendali, dan
tingkat kesembuhan semakin
tinggi. Pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat yang kini
diperpanjang dalam skala mikro
hingga 22 Maret 2021 diyakini
berdampak positif: penurunan
jumlah kasus Covid-19.
Indikator yang dikemukakan
pemerintah daerah adalah
pertambahan kasus harian yang
semakin kecil dan jumlah pasien
di ruang isolasi khusus pasien
Covid-19 di rumah sakit dan rumah

sakit khusus yang kian berkurang,
bahkan di beberapa rumah sakit
di beberapa daerah ada bangsal
khusus untuk mengisolasi pasien
Covid-19 yang dua pekan terakhir
telah kosong.
Apabila data ini adalah data riil
tentu menggembirakan. Yang harus
dipertanyakan ketika pelonggaran
pembatasan kegiatan sosial
belakangan ini menjadi tren di
kalangan pemerintah daerah adalah
apakah data-data yang dikemukakan
itu riil dan faktual?
Basis data dan fakta riil harus jadi
pegangan ketika memutuskan suatu
kebijakan yang terkait erat dengan
upaya mengendalikan pandemi
Covid-19. Kebijakan itu bisa berupa
pengetatan pembatasan aktivitas
sosial demi mencegah persebaran
lebih luas Covid-19 atau berupa
pelonggaran pembatasan dengan
alasan pandemi telah berhasil
dikendalikan.
Jangan sampai pelonggaran
pembatasan sosial hanya berbasis
data dan fakta semu, yaitu

penurunan kasus terjadi namun
hanya karena pengujian yang juga
menurun. Data faktual dan riil
penurunan kasus harus didukung
oleh pelacakan dan pengujian yang
intensif dan maksimal.
Ketika pada kenyataannya
pelacakan dan pengujian justru
mengendur, berarti penurunan kasus
yang terjadi bukan karena pandemi
yang telah berhasil dikendalikan. Ini
berarti memang banyak orang yang
tak terlacak dan tak diuji sehingga
tak ketahuan positif mengidap
Covid-19 atau tidak.
Ketika kenyataan ini yang
mengemuka, sudah jelas
pelonggaraan pembatasan berisiko
tinggi meningkatkan persebaran
Covid-19. Sekali lagi, rumuskan
kebijakan pelonggaran berbasis
data dan fakta riil tentang
penurunan kasus Covid-19, bukan
berdasar data semu. Sektor
perekonomian memang harus
lekas dipacu dan dipulihkan, tapi
jangan mengorbankan sektor
kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *